Wanti-wanti Sanksi FIFA, Komisi X DPR RI: PSSI dan Pemerintah Harus Gerak Cepat

mxkd.sbs - Wanti-wanti Sanksi FIFA, Komisi X DPR RI: PSSI dan Pemerintah Harus Gerak Cepat

Pembatalan drawing Piala Dunia U-20 2023 di Bali membuat pemerintah dan PSSI didesak untuk gerak cepat agar terhindar dari sanksi FIFA. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.

Huda menilai pihak terkait perlu melakukan mitigasi terhadap berbagai kemungkinan buruk yang kemungkinan dihadapi Indonesia usai drawing Piala Dunia U-20 dibatalkan.

Baca Juga: Arema FC vs Bali United, Joko Susilo Pede Singo Edan Menang di Stadion PTIK

"Jika Piala Dunia U-20 benar-benar batal, maka ada potensi FIFA untuk menjatuhkan sanksi terhadap PSSI sehingga pasti berdampak pada keikutsertaan Indonesia dalam berbagai even atau forum sepak bola baik di level regional maupun internasional. PSSI dan pemerintah pun harus bergerak cepat agar hal itu tidak terjadi,” tutur Huda dalam keterangannya, Senin (27/3/2023).

Pembatalan drawing peserta final piala dunia sepak bola U-20 diduga imbas dari penolakan keikutsertaan tim nasional sepak bola Israel.

Huda mencatat penolakan juga datang dari sejumlah kepala daerah, mulai Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Lionel Messi Jadi Nama Pemusatan Latihan Timnas Argentina

Ia mengakui, memahami kerasnya penolakan terhadap keikutsertaan Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20. Menurutnya tindakan Pemerintah Israel dalam menganeksasi wilayah Palestina memang harus dilawan dengan segala cara.

"Hanya saja menurut saya, penolakan ini terlambat. Karena seharusnya, penolakan ini harus disuarakan sejak awal pemerintah ikut bidding penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di tahun 2019," ujar Huda.

Huda mengatakan, keterlambatan dalam mengambil sikap penolakan memberikan dampak besar.

Baca Juga: Dihajar Timnas Indonesia 3-1, Burundi Persiapkan Hal Ini Jelang Pertemuan Kedua

"Hanya saja menurut saya, penolakan ini terlambat. Karena seharusnya, penolakan ini harus disuarakan sejak awal pemerintah ikut bidding penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di tahun 2019," ujar Huda.

Huda mengatakan, keterlambatan dalam mengambil sikap penolakan memberikan dampak besar. Tidak hanya karena pemerintah saat ini sudah mengeluarkan dana besar dalam menyiapkan berbagai sarana pra sarana, tetapi juga dampak sanksi FIFA yang mungkin bakal diterima oleh Indonesia.

"Kalau Indonesia dikucilkan dari ekosistem sepak bola internasional bisa memberikan dampak panjang bagi pembinaan tim nasional baik di level junior maupun senior,” kata Huda.

Baca Juga: Termasuk Julian Nagelsman, Deretan Pelatih Masuk Kandidat Pengganti Antonio Conte di Tottenham

Ia juga berharap PSSI dan pemerintah dapat melakukan lobi-lobi khusus kepada petinggi FIFA agar tidak sampai memberikan sanksi kepada Indonesia.

"Kami berharap apapun status penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tidak memberikan dampak bagi proses pembinaan sepak bola di tanah air. Sebab pertaruhannya cukup besar bagi eksistensi Indonesia di ekosistem sepak bola dunia," katanya.

Sebelumnya, muncul penolakan kedatangan salah satu kontestan Piala Dunia U-20 2023, Timnas Israel U-20 di Indonesia.

Penolakan terhadap kedatangan Timnas Israel yang paling mencuri perhatian, yakni dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali, Wayan Koster.

Keduanya menolak Israel sebagai bentuk dukungan kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden RI pertama, Soekarno.

Penolakan juga muncul dari PDIP pertai yang menaungki Ganjar dan Koster. Sejumlah DPD sudah menyatakan bahwa mereka menolak Israel dengan alasan yang sama dengan kedua kader mereka tersebut.

Selain PDIP, PKS juga dengan lantang menyatakan penolakannya terhadap Timnas Israel bermain di Indonesia dalam ajang Piala Dunia U-20 yang dijadwalkan bergulir Mei mendatang.

(Suara.com/Novian Ardiansyah)